Panaragan, Tubaba, Hariansultan.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mulai melakukan penanganan sementara pada sejumlah ruas jalan utama yang mengalami kerusakan.
Langkah ini diambil sebagai respon dan tindak lanjut dari keluhan masyarakat atas kerusakan infrastruktur jalan yang mengganggu mobilitas juga berbahaya bagi keselamatan masyarakat yang melintas.
Plt. Kepala Dinas PUPR, Ir. M. Iwan Setiawan Ismed Balaw, S.T., M.T. mengatakan bahwa tahap awal penanganan darurat ini diarahkan pada dua ruas jalan protokol yang menjadi jalur sibuk dan sering dilintasi oleh masyarakat.
Yang pertama adalah ruas jalan simpang tiga Tiyuh Panaragan sampai dengan Tugu Payung simpang Pasar Panaragan Jaya.
Selanjutnya adalah ruas jalan dari tugu Rato Nago Besanding sampai dengan simpang Pasar Modern Pulung Kencana.
“Merespon keluhan masyarakat serta tindak lanjut dari rapat koordinasi Jum’at kemarin kami mulai melakukan penanganan sementara untuk dua ruas jalan,” ujarnya via telepon pada Sabtu (30/05).
“Kita lakukan pengecoran untuk spot-spot kerusakan jalan berlubang dalam yang berbahaya bagi pengguna jalan, targetnya penanganan darurat di ruas jalan ini selesai segera,” lanjut pria yang akrab disapa Ibe ini.
Lebih lanjut disampaikannya bahwa Dinas PUPR Tubaba saat ini tengah bergerak paralel dengan mengajukan usulan perbaikan jalan secara permanen kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
“Kami berharap agar usulan tersebut dapat segera terealisasi agar akses jalan utama ini dapat dibangun kembali dengan standar yang lebih kokoh, lebih nyaman dan aman buat masyarakat. Karena ini penanganan darurat, kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjaga jalan, jangan biarkan kendaraan dengan tonase berlebih lewat, daya dukung kekuatan jalan kita terbatas, pungkasnya.
Ruang fiskal yang sempit menjadi kendala untuk merealisasikan mandatory spending pemerintah daerah sebagaimana yang diharapkan, khususnya untuk belanja infrastruktur.
Semoga ke depan ada kebijakan fiskal yang lebih longgar dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk membenahi kendala ini. Sehingga pemerintah daerah bisa terbantu untuk fokus pada capaian indikator kinerja makro seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.
(Red)
