Tulang Bawang, Hariansultan.com — Komitmen memperkuat konektivitas dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M., menghadiri kegiatan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) berupa Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2023 serta Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional Sementara Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung dan menjadi momentum penting dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan infrastruktur jalan di daerah. Hari Senin (02/03/2026).
Penandatanganan ini menandai secara resmi peralihan status pengelolaan aset negara berupa ruas jalan yang dibangun melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Dengan diserahkannya BMN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kini memiliki dasar legal dan administratif untuk melakukan pemeliharaan serta optimalisasi pemanfaatan jalan tersebut.
Sementara itu, serah terima operasional sementara untuk Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus berjalan, demi memastikan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat meskipun proses administrasi aset masih berjalan.
Bupati Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M. menyampaikan bahwa infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian daerah. Akses jalan yang baik tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong distribusi hasil pertanian, perdagangan, hingga peningkatan investasi di Tulang Bawang.
“Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah, kita optimis konektivitas antarwilayah semakin kuat dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya berkelanjutan, sekaligus terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi pusat dan daerah mampu menghadirkan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Red)
