Bandar Lampung, Hariansultan.com — Wali Kota Bandar Lampung secara resmi membuka Seminar Nasional kerja sama APHTN-HAN Pengurus Wilayah Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, pada Jumat, (14/11/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Peran HTN-HAN dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Baru Dari Good Governance Sampai Reformasi Birokrasi” ini berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah tokoh nasional dari berbagai lembaga pemerintahan dan akademisi.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN sekaligus Ketua Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, serta akademisi Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., S.J.D., bersama para dosen, akademisi, dan mahasiswa.
Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Kota Bandar Lampung dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan nasional tersebut.
Ia menegaskan bahwa seminar ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Tema yang diangkat sangat relevan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Kepemimpinan bukan semata soal melanjutkan apa yang sudah dimulai, melainkan memastikan keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Eva Dwiana.
Wali Kota juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan akuntabilitas menjadi fokus utama untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, adaptif, dan responsif,”. Ucapnya.
Meski demikian, ia menyadari bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Peran aktif perguruan tinggi, akademisi, serta organisasi profesi seperti APHTN-HAN menjadi motor penggerak dalam memberikan landasan keilmuan sekaligus kritik konstruktif terhadap kebijakan publik.
Wali Kota berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan, antara teori dan kebijakan, sehingga reformasi birokrasi benar-benar menjadi gerakan perubahan menuju pemerintahan yang melayani,” tutupnya.
Menutup acara, Wali Kota berbagi doorprize kepada mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan saat sesi interaktif.
(ADV)
