Bandar Lampung, Hariansultan.com — Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, menghadiri kegiatan Launching Aplikasi Centurion-21, Lapor Pangdam XX/Radin Inten, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodam XX/Radin Inten dengan enam perguruan tinggi, Indonesia Indicator, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Emersia Bandar Lampung, Kamis (29/01/2026).
Turut hadir pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, di antaranya Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., Rektor Institut Teknologi Sumatera Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha, serta Direktur Politeknik Negeri Lampung Dr. Dwi Puji Hartono, S.Pi., M.Si.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Kepala Balai Besar Budidaya Laut Lampung, pejabat dan tim Indonesia Indicator, pimpinan organisasi dan media, antara lain Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kepala Stasiun TVRI Lampung, Kepala RRI Lampung, serta tokoh agama, tokoh masyarakat Provinsi Lampung, dan undangan lainnya.
Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
DPRD Provinsi Lampung menyambut baik peluncuran Aplikasi Centurion-21 sebagai inovasi strategis dalam mendukung digitalisasi sistem teritorial TNI. Aplikasi ini dinilai mampu memperkuat sistem pelaporan, komunikasi, dan penyampaian informasi secara cepat, terintegrasi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan situasi di lapangan.
Selain itu, Aplikasi Centurion-21 juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program strategis nasional, khususnya di sektor ketahanan pangan, melalui optimalisasi peran TNI dari tingkat Babinsa hingga satuan pusat. Peran tersebut mencakup pendampingan, pemantauan, serta pelaporan perkembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan agar selaras dengan kebijakan pemerintah dan arahan Presiden Republik Indonesia.
Peluncuran Aplikasi Lapor Pangdam XX/Radin Inten turut mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Lampung. Aplikasi ini dipandang sebagai sarana yang efektif dalam membuka ruang partisipasi publik, sekaligus memperkuat komunikasi dua arah antara masyarakat dan institusi TNI. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait persoalan infrastruktur, keamanan, ketertiban, maupun pelayanan publik lainnya secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodam XX/Radin Inten dengan enam perguruan tinggi, Indonesia Indicator, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor dalam pemanfaatan data, teknologi, dan literasi informasi guna mendukung peningkatan kinerja institusi, penguatan riset dan kajian strategis, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
DPRD Provinsi Lampung, menyatakan dukungan terhadap setiap langkah inovatif yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
DPRD juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara optimal seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan dinamika kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi dan kolaborasi yang semakin solid antara Kodam XX/Radin Inten, pemerintah daerah, dunia akademik, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung stabilitas daerah, mempercepat pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pangdam XX/Radin Inten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan kabupaten/kota, serta perwakilan Gubernur Lampung melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Hadir pula perwakilan Wali Kota Bandar Lampung melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(Red)
