Bandar Lampung, Hariansultan.com — Pemerintah Provinsi Lampung menyambut optimis rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang disampaikan pada Jumat (25/07/2025) terkait Fenomena Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan periode September 2024 hingga Maret 2025. Tanggapan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo.
“Kami dari Pemprov Lampung menyambut baik apa yang dilakukan oleh BPS khususnya yang terkait dengan fenomena ekonomi di Provinsi Lampung Dikaitkan dengan tingkat kemiskinan di Lampung antara periode September 2024 sampai Maret 2025. Alhamdulillah angka-angkanya menunjukkan angka yang layak untuk kita tetap optimis,” ucap Ganjar.
Dalam rilis tersebut, BPS memaparkan enam indikator utama yang saling terkait dalam mendorong penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung. Pemprov menilai, capaian ini merupakan hasil nyata dari berbagai program strategis Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, terutama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan.
1. Inflasi Terkendali dan Menurun
Inflasi year-on-year mengalami penurunan dari 2,16% (September 2024) menjadi 1,58% pada Maret 2025, atau turun sebesar 0,58 poin. “Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas harga dapat dikendalikan. Situasi ini penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat miskin,” ujar Ganjar.
2. Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi se-Sumatera
Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2025 tercatat sebesar 5,47% (yoy) — tertinggi di Pulau Sumatera. “ini merupakan angka tertinggi di Pulau Sumatera, Kita patut bersyukur pertumbuhan kita tertinggi di Sumatera dengan angka 5, 47%,” lanjutnya.
3. Konsumsi Rumah Tangga Meningkat
Konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama PDB juga tumbuh sebesar 5,06% pada periode yang sama. “konsumsi rumah tangga kita cukup menggeliat yang artinya ini juga bisa menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung,” kata Ganjar.
4. Harga Gabah Naik dan Petani Diuntungkan
BPS mencatat harga Gabah Kering Panen (GKP) pada Maret 2025 naik 0,12% dibanding September 2024. Kenaikan ini dinilai sebagai hasil kebijakan Presiden Republik Indonesia yang menetapkan harga GKP Rp6.500/kg dan mendorong Bulog menyerap gabah petani. “Kebijakan ini sangat terasa dampaknya bagi petani kita,” tambahnya.
5. Produktivitas Padi Meningkat
Produktivitas padi juga mengalami kenaikan sebesar 0,9 kuintal/hektare dalam periode yang sama. Peningkatan ini mendukung ketersediaan pangan, meningkatkan pendapatan petani, serta menekan angka kemiskinan di desa.
6. Tingkat Pengangguran Turun
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung pada Februari 2025 tercatat turun 0,12% dibanding Agustus 2024. “Ini berarti upaya Pemprov menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal melalui berbagai program mulai membuahkan hasil,” jelas Ganjar.
Ganjar menambahkan, keenam indikator tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan berbasis desa yang dicanangkan Gubernur Mirza berada pada jalur yang tepat (on the track).
“artinya program-program pak gubernur Mirza untuk tetap mendorong desa dan memindahkan nilai tambah yang selama ini mengalir ke kota diharapkan dengan serangkaian program-program Pak Gubermur Mirza bisa bertahan di desa dan membuka lapangan kerja,” ungkap Ganjar.
Salah satu program unggulan adalah “Desaku Maju”, yang fokus pada peningkatan nilai tambah produk pertanian langsung dari desa. Pemprov Lampung juga aktif mendorong pemanfaatan dryer (alat pengering) dan rice milling unit (RMU) di desa untuk menjaga kualitas hasil panen dan meningkatkan nilai jual.
Selain itu, pengenalan dan penyebarluasan pupuk organik cair kepada petani terus digalakkan untuk menjaga keberlanjutan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas padi secara ramah lingkungan.
“Dengan intervensi kebijakan ini, kami berharap nilai tambah dari hasil pertanian tidak lagi mengalir ke kota, tapi tetap tinggal di desa dan membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Berbagai capaian tersebut menjadi pendorong turunnya angka tingkat kemiskinan per Maret 2025 yang tercatat sebesar 10,00%, turun 0,62 persen poin dibandingkan September 2024 (10,62%), dan turun 0,69 persen poin dari Maret 2024 (10,69%). Penurunan kemiskinan sebesar 0,62 poin ini merupakan laju penurunan tertinggi kedua secara nasional setelah Gorontalo.
Ke depan, Pemprov Lampung akan fokus pada hilirisasi komoditas pertanian langsung di desa. Tujuannya adalah memberikan nilai tambah bagi petani, memperkuat ekonomi lokal, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
“Kami meyakini, dengan mengarahkan pembangunan ekonomi berbasis desa, Lampung tidak hanya mampu menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tutup Ganjar.
Berbagai capaian tersebut sejalan dengan tiga cita utama Gubernur Lampung: Meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat ekonomi desa, dan mempercepat pembangunan inklusif, serta turut mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
(Red)
