Home / Berita terkini / Berita utama / Daerah / Lampung / Pemerintah / Way Kanan

Rabu, 11 Maret 2026 - 03:12 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Infrastruktur Way Kanan, Target Kemantapan Jalan 67,10 Persen

Way Kanan, Hariansultan.com – Wakil Gubernur Jihan Nurlela membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2027. Acara berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Komplek Perkantoran Pemkab Way Kanan, Selasa (10/03/2026).

​Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan dibawah kepemimpinan Bupati Ayu Asalasiyah. Wagub mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Way Kanan pada tahun 2025 mencapai 5,34 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Lampung dan Nasional.

​“Kontribusi terbesar adalah sektor pertanian yang menjadi sektor vital. Sudah patut dan layak kalau Pemerintah Provinsi Lampung memberikan fokus pembangunan lebih besar kepada Kabupaten Way Kanan,” ujar Wagub Jihan.

​Salah satu bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi Lampung adalah pengalokasian anggaran sebesar Rp178,5 miliar pada tahun 2026 untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Bumi Ramik Ragom. Targetnya, kemantapan ruas jalan provinsi di wilayah tersebut akan meningkat signifikan menjadi 67,10 persen pada akhir tahun 2026.

Baca Juga  Pemprov Lampung Evaluasi Aplikasi Lampung-in, Targetkan Jadi Super Apps Layanan Publik

​Selain infrastruktur fisik, Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya hilirisasi produk pertanian melalui program “Desaku Maju”. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan instrumen hilirisasi di 57 desa di Way Kanan.

“Kami menyiapkan instrumen mulai dari hilirisasi pertanian berbentuk dryer dan RMU di desa-desa, di mana ekosistem SDM-nya diambil dari lokal sehingga penambahan nilai (added value) dinikmati langsung oleh masyarakat setempat,” jelasnya.

​Di sisi lain, Wagub Jihan memberikan catatan tegas terkait integritas aparatur sipil negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengibaratkan birokrasi saat ini bekerja di dalam sebuah “akuarium” yang transparan di mata masyarakat dan lembaga pengawas.

Baca Juga  Rute Internasional Lampung–Kuala Lumpur Dibuka, Dorong Pariwisata dan Ekonomi Daerah

​”Kolaborasi tanpa integritas tidak akan menghasilkan kepercayaan publik. Kita ini menjalankan roda pemerintahan sudah tidak ada lagi penghalang dari masyarakat untuk melihat bagaimana kita bekerja. Seperti kita ada di etalase, di akuarium yang transparan,” tegas Wagub Jihan.

​Menutup arahannya, Wagub Jihan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan visi besar Pemerintah Provinsi Lampung menjadikannya wilayah Way Kanan sebagai superhub agroindustri di jalur tengah Sumatera. Ia berharap Musrenbang ini menghasilkan keputusan yang konkret, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

​Hadir dalam acara tersebut Bupati Way Kanan anggota DPRD Provinsi Lampung, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta tokoh masyarakat.

 

(Red)

Loading

Share :

Baca Juga

Daerah

Secara bertahap MPP Tubaba akan Perbaiki Layanan Publik

Bandar Lampung

Gubernur Cukupi Kebutuhan Pupuk 190.851 Petani Lampung

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong LKKS Jadi Ujung Tombak Pelayanan Sosial di Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung–Bakrie Amanah Jalin Kesepakatan Pengelolaan Masjid Raya Al-Bakrie

Bandar Lampung

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Ajak Perempuan Paguyuban Wanita Mandiri Membangun Kebersamaan dan Kepedulian

Bandar Lampung

Tekab 308 Polres Tulang Bawang Membara! Tekab 308 Gulung “Predator Malam” Residivis Lintas Tkp, Sekali Beraksi Hp Hingga Motor Disikat Habis!

Berita terkini

Soft Opening Papuke Foodcourt, Sentra Kuliner Baru Hadir di Pasar Pulung Kencana

Bandar Lampung

Bupati Tulang Bawang Drs. Qudrotul Ikhwan.,MM Menghadiri Acara Serah Terima Jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan