BANDAR LAMPUNG, Hariansultan.com — Pimpinan Redaksi Saibumi.com, Donny Irawan, menyuarakan agar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi benar-benar menjadi momentum yang dirasakan bersama oleh seluruh insan pers, termasuk wartawan dan perusahaan pers di daerah.
Menurut Donny, HPN merupakan momentum untuk mengingat kembali perjuangan dan pengorbanan para pendahulu insan pers yang telah meletakkan dasar perjuangan pers jauh sebelum Dewan Pers seperti yang dikenal saat ini berdiri dan berkembang.
“Hari Pers Nasional harus dirasakan bersama oleh para pelaku dan pekerja pers. Jangan sampai HPN hanya menjadi kegiatan seremonial yang dinikmati oleh kelompok atau kepentingan tertentu, sementara masih banyak insan pers dan perusahaan pers di daerah yang berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” tegas Donny.
Ia menilai, keberadaan Dewan Pers seharusnya mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi seluruh konstituennya. Terlebih, ekosistem pers Indonesia saat ini memiliki banyak unsur dan organisasi yang menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers.
Donny berharap seluruh konstituen dapat mengambil bagian dalam setiap momentum yang berkaitan dengan kepentingan pers nasional. Menurutnya, pers bukan hanya persoalan organisasi, tetapi menyangkut keberlangsungan perusahaan pers, kesejahteraan wartawan, serta keberadaan media sebagai salah satu pilar penting demokrasi.
“Dewan Pers dan Pemerintah Pusat harus memberikan ruang yang adil kepada para pelaku usaha pers. Perusahaan pers, khususnya di daerah, juga memiliki kontribusi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus ikut mengisi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Donny juga menyampaikan kritik keras terhadap arah kebijakan dan peran Dewan Pers yang dinilainya belum sepenuhnya menyentuh persoalan nyata yang dihadapi perusahaan pers dan pekerja pers di daerah.
Ia mempertanyakan sejauh mana Dewan Pers hadir memberikan solusi konkret bagi perusahaan pers yang selama ini berjuang mempertahankan keberlangsungan medianya.
“Jangan sampai Dewan Pers hanya menjadi simbol pers, tetapi ketika konstituennya menghadapi persoalan, tidak mampu berbuat banyak. Jangan pula kepentingan tertentu di dalam Dewan Pers justru mengalahkan kepentingan masyarakat pers yang jauh lebih besar,” kata Donny.
Menurutnya, tidak ada jaminan kesejahteraan yang benar-benar kuat bagi para pelaku usaha maupun pekerja pers di Indonesia. Kondisi tersebut semakin terasa bagi perusahaan pers di daerah yang harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari biaya operasional, keberlangsungan bisnis media, hingga kesejahteraan wartawan.
Donny menegaskan, perusahaan pers di daerah bukan sekadar menjalankan kegiatan bisnis, tetapi memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga marwah pers dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami di daerah bekerja dengan sekuat tenaga menjaga marwah sebagai insan pers. Kami tetap berusaha menjalankan fungsi pers dan ikut mengisi pembangunan bangsa, walaupun kontribusi kami mungkin hanya terlihat kecil, bahkan seperti sebutir debu. Tetapi dari yang kecil itulah pers daerah tetap hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, Donny meminta Dewan Pers melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang selama ini dijalankan agar keberadaannya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat pers, bukan hanya oleh sebagian kelompok.
Ia juga mengajak seluruh insan pers untuk menjadikan HPN sebagai momentum konsolidasi dan evaluasi bersama. Pers nasional, menurutnya, tidak boleh hanya kuat di tingkat pusat, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan media dan wartawan di daerah.
“HPN bukan milik segelintir orang. HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. Jangan lupakan perjuangan para pendahulu yang telah mempertaruhkan tenaga, pikiran bahkan pengorbanan demi kemerdekaan dan kebebasan pers. Karena itu, sudah saatnya seluruh pelaku pers mendapatkan ruang dan perhatian yang proporsional,” pungkas Donny Irawan.
(Red)
