Tulang Bawang, Hariansultan.com – DPRD Kabupaten Tulang Bawang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 dan Sekaligus Pengumuman Nama-nama Panitia Khusus (PANSUS). Di Hadiri oleh Ketua DPRD Aliasan, Wakil ketua I Sopi’i, M.H dan Wakil Ketua II Erna Wati, S.H.,M.H Rapat di Delegasikan oleh Ketua DPRD untuk di Pimpin oleh Wakil Ketua I Sopi’i, M.H.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tulang Bawang, Rabu (01/04/2026), dihadiri oleh Bupati Tulang Bawang Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M., dan Wakil Bupati Hankam Hasan.
Dalam pembukaan rapat, Sopi’I, M.H menyampaikan bahwa berdasarkan daftar hadir, sebanyak 26 anggota DPRD hadir, sehingga rapat telah memenuhi kuorum sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, yang menyatakan rapat paripurna sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota.
Selanjutnya, Wakil Bupati Hankam Hasan menjelaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Secara umum, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan progres yang positif. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator makro daerah yang mengalami peningkatan, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujarnya.
Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan dokumen LKPJ oleh Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang selaku Pimpinan.
Selanjutnya Pengumuman nama-nama Pansus merupakan langkah konstitusional DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pansus yang telah disahkan akan bertugas melakukan pembahasan secara mendalam, menelaah capaian indikator makro, serta mengevaluasi realisasi program prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sepanjang Tahun 2025.
Melalui kerja Pansus ini, DPRD berkomitmen untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif guna memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi sepenuhnya pada kesejahteraan masyarakat Asahan.
(Red)
