Home / Bandar Lampung / Berita terkini / Berita utama / Daerah / Lampung / Nasional / News / Pemerintah

Senin, 23 Februari 2026 - 15:38 WIB

Rakor Inflasi Februari 2026, Pemprov Lampung Dorong TPID Lebih Aktif Awasi Harga Pasar

Bandar Lampung, Hariansultan.com – Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (23/02/2026).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor menyoroti beberapa komoditas yang mulai mengalami tren kenaikan di minggu ini, di antaranya cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Mengingat kenaikan harga cabai rawit telah meluas ke 214 kabupaten/kota atau hampir separuh wilayah Indonesia, Tomsi Tohir menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan dinas terkait di tiap daerah untuk segera melakukan langkah konkret di lapangan.

​”Tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun. Turun, cek, kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun. Inilah waktunya kita berjuang betul-betul siang malam untuk bisa membantu harga-harga ini bisa turun,” ujarnya.

Baca Juga  Wali kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana Lakukan Kegiatan Safari Ramadhan 1447 Hijriah 

Tomsi juga menekankan bahwa ketersediaan stok pangan nasional saat ini dalam kondisi aman dan lebih dari cukup. Oleh karena itu, tidak ada alasan logis bagi para pelaku usaha di rantai distribusi untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

​”Stok lebih dari cukup, tidak ada alasan untuk menaikkan harga yang keterlaluan. Kita punya Harga Eceran Tertinggi (HET). Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” tegas Tomsi Tohir.

Terkait kinerja daerah, Sekjen Kemendagri memberikan perhatian khusus pada kabupaten/kota yang memiliki angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi di saat wilayah sekitarnya stabil. Menurutnya, anomali kenaikan harga di satu daerah tertentu merupakan indikator kurang aktifnya TPID setempat dalam melakukan pengawasan lapangan.

​”Kalau naik sendirian, sementara tetangga kiri-kanan tidak naik, ini patut dicurigai. Ada dua hal, pertama, dinas dan TPID di kota atau kabupaten tersebut tidak turun, tidak aktif mencari penyebabnya. Atau kedua, memang dipermainkan oleh pedagang lokal,” ungkap Tomsi.

Baca Juga  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah umumkan Penetapan paslon Bupati dan wakil Bupati Terpilih

​Lebih lanjut, ia menginstruksikan daerah-daerah yang tidak terdampak bencana namun mencatatkan inflasi tinggi untuk segera melakukan evaluasi dan konsolidasi internal.

Sementara itu, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengungkapkan bahwa hingga minggu ketiga Februari 2026, tercatat sebanyak 230 kabupaten/kota mengalami peningkatan IPH. Angka ini menunjukkan tren kenaikan dibandingkan minggu sebelumnya yang berjumlah 199 kabupaten/kota.

Berdasarkan data BPS, cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tajam. Secara nasional, 59,44% wilayah di Indonesia terdampak kenaikan harga cabai rawit. Selain cabai, komoditas daging ayam ras, daging sapi, dan telur ayam ras juga memberikan kontribusi besar terhadap tekanan IPH, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, dan DIY.

 

(Red)

Loading

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Walikota Bandar Lampung Hadiri Kegiatan Safari Ramadhan 1446 H

Berita terkini

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Dalam Masa Jabatannya Berjanji Akan Selalu Mengutamakan Kepentingan Masyarakat 

Banda Aceh

Lampung Peduli Aceh: Wagub Serahkan Donasi Rp 500 Juta untuk Korban Bencana

Bandar Lampung

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Dorong Industri Kreatif Budaya Untuk Perkuat Ekonomi Perempuan Lampung

Berita terkini

Ketua Umum SMSI Pusat Buka UKW 53 Bersama LUKW UPDM di Labuhanbatu

Berita terkini

Luar Biasa Kinerja Polres Bondowoso Tangkap Dukun Cabul

Berita terkini

Bengkel SGR Motor Bondowoso Langganan Jenderal dan Pejabat

Bandar Lampung

Semua Pemilik Pabrik Tapioka Temui Gubernur Lampung, Sepakat Buka Kembali Operasional dan Dukung Harga Acuan Pemerintah