BANDAR LAMPUNG, Hariansultan.com — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga pengawasan pemilihan umum (pemilu), hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menghadiri kegiatan Konsolidasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bersama Mitra Kerja dan Stakeholder Pengawas Pemilu di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Jumat (14/11/2025).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas penempatan agenda nasional Bawaslu RI di Lampung. Ia menekankan bahwa kehadiran forum evaluasi dan konsolidasi ini penting untuk memperkuat kualitas demokrasi daerah.
“Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen penuh untuk memperkuat Bawaslu, dari dukungan kebijakan hingga koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Wagub Jihan menilai tantangan pengawasan pemilu semakin kompleks, terutama akibat percepatan arus informasi digital yang berpotensi melahirkan disinformasi dan polarisasi. Ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap politik uang, penyalahgunaan kewenangan, dan tekanan politik yang memengaruhi integritas kontestasi elektoral.
Wagub juga menyebut keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 sebagai bukti kolaborasi efektif seluruh unsur terkait. “Pilkada 2024 di Lampung adalah yang paling aman dan lancar sepanjang penyelenggaraan sebelumnya. Ini berkat kerja keras Bawaslu Kabupaten/Kota,” ucap Wagub yang disambut tepuk tangan peserta.
Selain menyoroti kinerja pengawasan, Wagub memberikan penekanan khusus pada netralitas ASN. Menurutnya, netralitas bukan sekadar aturan administrasi, melainkan fondasi kepercayaan publik. “Jika integritas retak, demokrasi ikut rusak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa konsolidasi di Lampung menjadi rangkaian penutup program penguatan kelembagaan Bawaslu di seluruh Indonesia. Agenda ini difokuskan pada evaluasi menyeluruh pasca-Pemilu dan Pilkada 2024 untuk memetakan perbaikan regulasi dan kinerja pengawasan ke depan.
Bagja mengapresiasi kinerja Bawaslu Lampung yang berhasil menurunkan indeks kerawanan pemilu dari kategori sedang menjadi rendah pada Pilkada 2024. “Lampung punya histori sendiri, tapi tahun ini kerawanannya turun drastis. Ini buah kerja teman-teman Bawaslu,” ujarnya.
Bagja juga menyinggung capaian Bawaslu Lampung yang masuk lima besar Gakkumdu Award tahun ini. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan penguatan kolaborasi antara Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian dalam menangani tindak pidana pemilu.
Dalam agenda tersebut, Bagja menyampaikan bahwa mulai 2026 Bawaslu RI akan melaksanakan program pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui Bawaslu Goes to School. Program ini ditargetkan menyasar siswa SMA dan pelajar yang pada Pemilu 2029 akan menjadi pemilih pemula. “Kita harus menyiapkan generasi yang paham demokrasi sejak dini,” katanya.
Lebih dalam, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang turut hadir, menyoroti pentingnya penyempurnaan regulasi pemilu. Ia menegaskan masih terdapat beberapa problem normatif seperti conflict of norm dan vague of norm yang berdampak pada implementasi aturan di lapangan. “Jika normanya multitafsir, implementasinya pasti bermasalah,” ujar Rifqi.
Rifqi menyebut Komisi II memiliki kewenangan legislasi plus dalam pembahasan PKPU dan Perbawaslu, sehingga evaluasi pasca-Pemilu 2024 menjadi momentum penting untuk perbaikan regulasi pemilu 2029. “Tahun 2027 tahapan Pemilu 2029 sudah dimulai. Karena itu revisi undang-undang harus diselesaikan pada 2026,” katanya.
Rifqi juga menegaskan komitmennya mempertahankan status Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen, bukan ad hoc. Menurutnya, permanensi struktur organisasi penting untuk menjamin profesionalisme dan keberlanjutan pengawasan pemilu.
Selain isu regulasi, Rifqi mengungkapkan refleksi mengenai dinamika demokrasi pascapemilu. Ia menyebut adanya gelombang unjuk rasa terhadap lembaga legislatif di beberapa daerah menunjukkan perlunya sistem pemilu yang lebih akuntabel dan dipercaya publik. “Jika produk pemilunya cacat, maka mesinnya bermasalah. Karena itu pengawasan dan aturan harus diperbaiki,” ujarnya.
Konsolidasi kelembagaan Bawaslu di Lampung dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo, para ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, serta unsur Forkopimda. Forum ini menjadi bagian dari rangkaian evaluasi nasional Bawaslu pasca-Pemilu 2024.
Melalui agenda tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap keseluruhan proses evaluasi dapat berdampak pada penyempurnaan tata kelola pemilu, peningkatan integritas pengawasan, dan penguatan kesiapan menghadapi Pemilu 2029.
(Red)
