BANDAR LAMPUNG, Hariansultan.com – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), menjawab aspirasi warga Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah terkait perbaikan jalan provinsi di ruas Wates-Metro. Jalan ini menjadi salah satu prioritas perbaikan karena merupakan urat nadi aktivitas masyarakat dua wikayah berpenduduk padat itu.
Gubernur Mirza mengatakan selama 2025 ini sebanyak 52 ruas jalan di berbagai daerah akan diperbaiki secara bertahap. Dari jumlah tersebut, enam ruas jalan utama yang memiliki tingkat mobilitas tinggi masuk dalam prioritas dan ditargetkan untuk ditangani dalam 100 hari kerja pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
“Kami memahami urgensi perbaikan jalan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus bekerja dengan segala upaya yang ada, meskipun di tengah berbagai keterbatasan, demi meningkatkan kualitas infrastruktur di seluruh Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Mirza pada hari Minggu (16/03/2025).
Untuk itu, Gubernur Mirza meminta Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung bergerak cepat menangani ruas Wates menuju Metro itu. Terkait instruksi Gubernur ini, Kepala UPTD Wilayah III Dinas BMBK Provinsi Lampung Joelian Umar bersama tim pekerja saat in sudah berada di ruas Wates-Metro.( Link.027) sepanjang 12,415 km.
Pemerintah Provinsi Lampung memulai perbaikan jalan tersebut dengan fokus penambalan lubang dengan base. Sedangkan alat berat direncanakan pada Senin, 17 Maret 2025 akan diturunkan memulai pengerjaan.
Atas instruksi Gubernur, dalam sepekan terakhir ini, sejumlah ruas jalan prioritas mulai dikerjakan. Selain itu, pemeliharaan jalan oleh UPTD Dinas BMBK Provinsi Lampung juga terus dilakukan untuk menutup lubang-lubang di berbagai titik strategis. Terutama menjelang arus mudik Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah.
Langkah ini sekaligus tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian saat berkunjung ke Lampung pekan ini agar segera memperbaiki jalan rusak hingga Kabupaten/kota. Atas kondsi keterbatasan anggaran, Gubernur meminta masyarakat untuk memberikan waktu bagi pemerintah dapat merealisasikan komitmen ini.
(Red)
